Acara Praktek Ulangan Semester Gasal

Guruku Sayang...

Ini adalah Ibu UMI HABIBAH, A.Md yang Tahun ini 2011 Mengajar di kelas V (lima) . dan Sekarang sedang Cuti Melahirkan. Katanya sih nama Putrinya " NAJWA AZKIYAH" Cantik banget bu.... siapa bapaknya?

Kunjungan Tim Asesor BAN SM

Sekolah Kami Tahun ini (2011) mendapatkan kuota untuk Pelaksanaan Akreditasi Yang dilaksanakan oleh BAN S/M

Kartu Pengenal Guru

Imtihan

BerAksi Dulu..........

Porseni MI Bogor

Pemerintah Percepat Pemenuhan 100 Persen Biaya Operasional Sekolah

Pemerintah berupaya memenuhi 100 persen biaya operasional sekolah nonpersonalia. Pemenuhan biaya, yang semula dianggarkan pada tahun depan, direncanakan akan dipercepat mulai awal tahun ajaran baru ini. "Selama ini, 70 persen dari biaya ini ditopang melalui dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)," ujar Wakil Menteri Pendidikan Nasional (Wamendiknas) Fasli Jalal dalam keterangan pers di Kementerian Pendidikan Nasional (Kemdiknas), Jakarta, Rabu (6/07).
Hadir mendampingi Sekretaris Jenderal Kemdiknas Dodi Nandika, Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Kemdiknas Suyanto, Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Pendidikan Menengah Kemdiknas Baedhowi, dan WKS Inspektur Jenderal Kemdiknas Wukir Ragil.
Fasli menyampaikan, sisa pemenuhan 30 persen anggaran sudah dimasukkan ke dalam pagu indikatif untuk disediakan pada 2012. Hal ini, kata dia, sudah mendapatkan persetujuan dari pemerintah dan tahap awal pembahasan dengan Komisi X DPR. "Tetapi karena Presiden dan Menkokesra melihat ini penting, ada arahan supaya kalau ada peluang dipercepat sejak awal tahun ajaran baru ini," katanya.
Saat ini, Kemdiknas menunggu arahan lebih lanjut dari Wakil Presiden sebagai Ketua Komite Pendidikan dan Menkokesra sebagai ketua harian. "Nanti beliau akan membuat pernyataan-pernyataan, yang artinya 30 persen ini harus secepatnya," kata Fasli.
Fasli menjelaskan, untuk memenuhi 100 persen biaya operasional pendidikan melalui BOS pada 2012 dibutuhkan dana tambahan hampir Rp 7,5 triliun. Jika dimajukan pada Juli-Desember tahun ini maka diperlukan tambahan Rp 3,7 triliun agar memenuhi 100 persen biaya operasional sekolah secara nasional.
Biaya operasional pendidikan meliputi biaya operasional personalia dan nonpersonalia. Adapun biaya operasional personalia meliputi gaji dan tunjangan pendidik dan tenaga kependidikan. Sementara biaya nonpersonalia diantaranya meliputi alat tulis sekolah, alat dan bahan habis pakai, pemeliharaan dan perbaikan, dan biaya pelaporan.
Fasli menyebutkan, dana BOS pada awal 2006 sebanyak Rp 5 triliun. Jumlahnya, kata dia, kini meningkat menjadi Rp 16 triliun dan dengan tambahan BOS dari Kementerian Agama maka total keseluruhan Rp 20 triliun. "Kami berharap di SD dan SMP semua biaya operasi nonpersonalia ini harus tuntas ditangggung dana BOS," ujarnya.

Dana BOS Tahun Depan Naik untuk PerSiswa

JAKARTA – Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) akan menaikkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) hingga 100 persen agar tidak ada lagi pungutan di sekolah.

Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Mohammad Nuh mengatakan, BOS untuk tahun ini pada jenjang SD/MI Rp397 ribu per siswa per tahun sedangkan untuk siswa SMP/MTS mendapat Rp570 ribu per siswa per tahun. Untuk tahun depan akan dinaikkan menjadi Rp580 ribu untuk tingkat SD/MI dan Rp710 ribu untuk SMP/MTS.

Total dana BOS untuk tahun depan akan mencapai lebih dari Rp27 triliun. Jika dibandingkan dengan tahun ini, maka ada kenaikan sekira Rp7,814 triliun dari dana BOS tahun lalu yang sekira Rp19,8 triliun.

Tidak hanya dananya yang ditingkatkan, namun siswa yang akan mendapatkan dana BOS juga akan naik menjadi 44.712.245 siswa. Tahun ini ada 44.290.245 siswa penerima dana BOS. “Memang belum didok (disahkan), namun sudah kami rancang untuk tahun depan,” katanya usai rapat kerja dengan Komisi X di gedung DPR, Kamis (9/6/2011).

Mendiknas menegaskan, dengan kenaikan angka tersebut, maka tahun depan BOS akan menutupi 100 persen dana operasional. Sedangkan tahun ini satuan biaya bantuan tersebut baru membantu 68,4 persen untuk SD/MI dan 80,3 persen untuk SMP/MTs dari standar biaya operasional non-personel.

M Nuh juga menjamin, dengan kenaikan itu, maka mulai Januari 2012 tidak ada lagi sekolah yang melakukan pungutan liar kepada anak muridnya.

Mantan Menkominfo ini menjelaskan, BOS dipakai untuk menunjang biaya non-personalia seperti untuk membeli alat tulis, listrik, jasa, pembinaan siswa serta uji kompetensi dan bukan untuk membiayai gaji, tunjangan guru PNS dan honorer. Oleh karena itu pula, Kemendiknas masih membatasi pembayaran gaji guru honorer sebesar 20 persen untuk sekolah negeri, sementara untuk sekolah swasta masih diperbolehkan lebih dari itu.(Neneng Zubaidah/Koran SI/rfa)

Madrasah Gratis Belum Bisa Terealisasi 2011

Jakarta (Pinmas)--Realiasi rencana madrasah gratis masih terkendala anggaran dan mekanisme pelaksanannya. Akibatnya, pelaksanaan program tersebut belum dapat diwujudkan pada 2011. Kemungkinan akan bisa terlaksana pada tahun ajaran baru 2012 mendatang. Hal ini disampaikan oleh Menteri Agama, Suryadharma Ali.

Menag mengatakan di Jakarta, Selasa (14/6) distribusi anggaran perlu dipikirkan agar tak terjadi jurang, terutama antara dana yang disediakan dengan pemerintah dengan dana operasional yang biasa mereka gunakan. "Kalau masih ada gap bisa jadi masalah."

Karenanya, Menag menegaskan pemerintah akan melakukan kajian mendalam tentang program itu. Apalagi ide madrasah gratis merupakan hal baru yang berlum pernah diterapkan sebelumnya. Pihaknya telah melakukan studi banding ke sejumlah daerah yang telah menerapkan pendidikan gratis. Salah satunya adalah Sumater Selatan. Provinsi itu menggratiskan pendidikan sejak 2008.

Namun demikian, kata Menag, pihaknya mengambil langkah persiapan untuk menjajaki kemungkinan realisasi program itu. Pihaknya menginstruksikan pendataan madrasah berikut data jumlah siswa, dan biaya operasional yang digunakan madrasah. Ia berharap program ini bisa diwujudkan. Terlebih anggaran pendidikan yang dialokasikan APBN 2012 mencapai 27 triliun rupiah. "Saya tidak mau dengar lagi ada anak yang tidak sekolah."

Sebelumnya, Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama, Muhammad Ali mengaku, Kementerian Agama telah membentuk tim khusus untuk mengkaji wacana madrasah gratis. Hal ini untuk mengkaji efektifitas program tersebut. "Kita sedang mengkaji betul," katanya. (rep/nashih)